Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (04/07/2025). Foto: Andri/vel

PARLEMENTARIA, Palembang - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Sumatera Selatan, untuk mendengarkan aspirasi langsung dari pihak kampus dan mitra layanan kesehatan, Kamis (04/07/2025). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan strategis mencuat, termasuk distribusi SDM kesehatan yang belum merata dan kebutuhan peningkatan sarana pendidikan.

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah terhentinya pembangunan gedung enam lantai milik Poltekkes Palembang akibat efisiensi anggaran pemerintah. “Komisi IX berjanji akan mencari solusi bersama kementerian terkait agar proyek tersebut dapat dilanjutkan demi menunjang kegiatan akademik,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (04/07/2025).

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana yang juga dapil Sumatera Selatan II ini juga menyampaikan pihaknya akan mengawal persoalan ini dalam pembahasan anggaran dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya. "Kami memahami urgensinya, karena pendidikan tenaga kesehatan berkualitas sangat bergantung pada fasilitas yang memadai," katanya.

Selain persoalan pembangunan gedung, Poltekkes juga menyampaikan kebutuhan lain, seperti alat praktik kompetensi dan pengembangan laboratorium sesuai standar pendidikan vokasi kesehatan. “Aspirasi tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi resmi Komisi IX,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi Poltekkes Palembang untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Diharapkan, pembangunan gedung baru segera terealisasi demi mendukung pencetakan tenaga kesehatan berkualitas yang siap menjawab tantangan zaman.

Dalam pertemuan tersebut Direktur Poltekkes Palembang, Muhamad Taswin, mengatakan pihak Poltekkes Palembang menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan gedung. Padahal, keberadaan gedung baru sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pendidikan vokasi dan mendukung pengembangan program studi baru.

Pihaknya terus berupaya mencari solusi melalui berbagai skema pendanaan dan kerja sama. "Kami berharap Komisi IX DPR dapat membantu mencarikan jalan keluar agar pembangunan dapat dilanjutkan dan tidak mengganggu proses akademik," pungkasnya. (man/rdn)